Mendagri Kirim Tim ke Daerah, APBD Rendah Jadi Sasaran Evaluasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyiapkan langkah khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Kementerian Dalam Negeri akan menerjunkan tim gabungan ke pemerintah daerah yang realisasi pendapatan maupun belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih berada di bawah target.
Rencana tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Triwulan II Tahun 2026 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Pemerintah ingin memastikan APBD tidak hanya tersusun di atas dokumen, tetapi benar benar digunakan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Tim yang diterjunkan berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mereka akan mencari penyebab mengapa target pendapatan atau belanja di daerah tertentu tidak tercapai, kemudian melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah terkait.
Daerah dengan Realisasi Rendah Akan Didatangi Tim Kemendagri
Tito memberikan perhatian khusus kepada daerah yang capaian APBD masih tertinggal dibandingkan target periode berjalan. Pemantauan dilakukan secara berkala sehingga pemerintah pusat dapat melihat daerah yang bergerak cepat maupun yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.
Menurut Tito, evaluasi pendapatan dan belanja dilakukan setiap tiga bulan. Daerah dengan capaian tinggi akan memperoleh apresiasi, sedangkan daerah yang realisasinya rendah akan diperiksa lebih lanjut oleh tim Kemendagri.
Pendekatan tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin menunggu sampai akhir tahun ketika sebagian besar waktu pelaksanaan program sudah habis.
Jika persoalan ditemukan lebih awal, kepala daerah masih mempunyai kesempatan memperbaiki proses pengadaan, administrasi, pelaksanaan program, pencairan anggaran, maupun hambatan lain yang membuat belanja bergerak lambat.
Tim gabungan juga dapat melihat apakah persoalan berasal dari sisi pendapatan. Target penerimaan yang terlalu tinggi, basis pajak yang belum dikelola optimal, atau pencatatan yang terlambat dapat membuat realisasi tidak sesuai rencana.
Tiga Unit Kemendagri Punya Tugas Berbeda
Komposisi tim dibuat dari tiga unit dengan bidang kerja yang saling berkaitan.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai peran penting dalam pembinaan pengelolaan APBD. Unit ini dapat menelusuri struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta berbagai persoalan administrasi keuangan daerah.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dapat melihat hubungan antara anggaran dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Sementara Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi pengawasan sehingga dapat memeriksa tata kelola serta pelaksanaan kegiatan.
Tito mengatakan tim tersebut akan mencari penyebab capaian pendapatan maupun belanja tidak sesuai target. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan perputaran uang melalui kegiatan pemerintah daerah sekaligus mendorong aktivitas sektor swasta.
Keterlibatan tiga unit membuat evaluasi tidak hanya berhenti pada satu angka persentase. Pemerintah perlu mengetahui apa yang membuat angka tersebut rendah.
Belanja Daerah Nasional Baru Sekitar Separuh Pagu
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah Kementerian Keuangan menunjukkan pentingnya persoalan realisasi belanja.
Berdasarkan data 546 pemerintah daerah yang diterima sampai 8 September 2026, pagu belanja daerah secara nasional tercatat sekitar Rp1.258,96 triliun. Realisasinya sekitar Rp629,39 triliun atau 49,99 persen.
Angka tersebut merupakan agregat nasional sehingga tidak berarti seluruh daerah berada pada tingkat yang sama.
Ada pemerintah daerah yang sudah mempunyai realisasi tinggi, sementara daerah lainnya masih tertinggal jauh. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi perhatian Kemendagri.
Lebih menarik lagi, belanja modal secara nasional baru terealisasi sekitar 24,67 persen dari pagu sekitar Rp150,51 triliun. Belanja barang dan jasa berada pada 46,42 persen, sementara belanja pegawai sudah mencapai 62,94 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jenis belanja yang langsung berhubungan dengan pembangunan aset masih bergerak lebih lambat dibandingkan pembayaran rutin.
“Menurut penulis, evaluasi tidak cukup hanya mengejar agar uang cepat keluar. Pemerintah tetap perlu memastikan percepatan belanja menghasilkan proyek dan layanan yang benar benar dibutuhkan masyarakat.”
Belanja Modal Menjadi Bagian yang Perlu Diperhatikan
Belanja modal mempunyai posisi penting karena biasanya digunakan untuk pembangunan atau pengadaan aset yang dapat digunakan lebih dari satu periode.
Jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan air, peralatan pelayanan publik, hingga sarana pemerintahan dapat masuk dalam kelompok ini sesuai klasifikasi anggaran.
Ketika realisasinya lambat, proyek fisik juga berpotensi baru bergerak pada penghujung tahun.
Pola belanja yang menumpuk pada akhir tahun sudah lama menjadi persoalan pengelolaan anggaran karena waktu pengerjaan menjadi semakin sempit. Pemerintah daerah juga menghadapi tekanan administrasi ketika banyak kegiatan harus diselesaikan dalam periode yang berdekatan.
Data nasional per 8 September menunjukkan realisasi belanja modal baru sekitar seperempat dari pagunya.
Angka tersebut dapat menjadi salah satu bagian yang diperiksa ketika tim Kemendagri datang ke daerah dengan capaian rendah.
Pendapatan Daerah Juga Masuk Pengawasan
Kemendagri tidak hanya memperhatikan belanja. Pendapatan daerah ikut menjadi sasaran evaluasi.
Data SIKD menunjukkan total anggaran pendapatan daerah nasional sekitar Rp1.192,80 triliun. Realisasinya mencapai sekitar Rp681,67 triliun atau 57,15 persen berdasarkan data yang diterima hingga 8 September 2026.
Pendapatan Asli Daerah tercatat terealisasi sekitar 56,15 persen. Pajak daerah berada pada 57,73 persen, sedangkan retribusi sekitar 50,53 persen.
Pemerintah daerah membutuhkan pendapatan yang memadai agar mempunyai ruang lebih besar menjalankan programnya.
Daerah dengan ketergantungan sangat besar terhadap transfer pusat memiliki ruang fiskal yang berbeda dibandingkan wilayah dengan basis pajak dan kegiatan ekonomi kuat.
Karena itu, evaluasi tim dapat digunakan untuk melihat apakah target pendapatan memang realistis serta apakah potensi penerimaan sudah dikelola dengan baik.
Tito Ingin Uang APBD Lebih Cepat Beredar
Alasan pemerintah mengejar realisasi APBD tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi.
Belanja pemerintah menjadi salah satu jalur yang mengalirkan uang ke kegiatan ekonomi.
Ketika pemerintah daerah membangun jalan, misalnya, terdapat perusahaan kontraktor, pekerja, pemasok material, usaha transportasi, sampai warung di sekitar proyek yang ikut melakukan transaksi.
Pengadaan barang dan jasa juga memberi pemasukan kepada perusahaan serta pelaku usaha yang menjadi penyedia.
Tito menjelaskan bahwa pendapatan yang kuat disertai belanja yang tinggi dapat membuat uang lebih banyak beredar di masyarakat dan memberi rangsangan kepada sektor swasta.
Karena itu, keterlambatan belanja dipandang bukan hanya sebagai persoalan birokrasi.
Pertumbuhan Nasional Triwulan II Mencapai 5,29 Persen
Langkah Kemendagri dilakukan ketika ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan 5,29 persen pada triwulan II 2026.
Badan Pusat Statistik mencatat Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi tumbuh 3,73 persen.
Konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tinggi. Secara tahunan, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meningkat 15,97 persen pada triwulan II.
Tito ingin pertumbuhan tersebut terus diperkuat agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Ia bahkan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu berada pada tingkat tinggi untuk mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat.
Target pemerintah secara nasional juga diarahkan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pemerintah daerah dipandang mempunyai peran besar karena kegiatan ekonomi nasional terbentuk dari aktivitas di provinsi, kabupaten, dan kota.
Empat Komponen Pertumbuhan Menjadi Perhatian Mendagri
Tito menyebut empat komponen utama yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Komponen pertama adalah konsumsi rumah tangga. Menurut Tito, konsumsi masyarakat memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan sehingga daya beli perlu dijaga.
Komponen kedua adalah belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Komponen ketiga ialah investasi. Pemerintah daerah diminta menciptakan iklim yang membuat perusahaan lebih mudah menanamkan modal dan membuka kegiatan usaha.
Komponen keempat adalah ekspor bersih, yaitu selisih ekspor dan impor.
Keempat komponen tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kepala daerah juga mempunyai ruang kebijakan yang dapat memengaruhi konsumsi, pengeluaran APBD, iklim investasi, serta kemampuan produk lokal masuk ke pasar luar daerah dan luar negeri.
Daya Beli Masyarakat Tidak Bisa Diabaikan
Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar perekonomian Indonesia.
Tito menyebut kontribusinya berada di kisaran hampir separuh dari pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pelemahan daya beli dapat langsung menahan aktivitas ekonomi.
Pemerintah daerah dapat mengambil sejumlah peran.
Pengendalian inflasi menjadi salah satunya karena kenaikan harga pangan yang terlalu tinggi mengurangi kemampuan masyarakat membeli barang lain.
Program penguatan usaha mikro juga dapat membantu pendapatan masyarakat.
Begitu pula kelancaran distribusi bahan pangan, transportasi, pasar daerah, dan kegiatan ekonomi lokal.
Rapat yang membahas pertumbuhan ekonomi pada 7 September bahkan digabungkan dengan agenda pengendalian inflasi. Pilihan tersebut menunjukkan pemerintah melihat stabilitas harga dan pertumbuhan sebagai dua pekerjaan yang perlu dijalankan bersamaan.
Investasi Daerah Harus Dibuat Lebih Menarik
Investasi menjadi jalur lain yang ingin diperkuat.
Pemerintah daerah mempunyai peran dalam penyediaan perizinan, kepastian tata ruang, dukungan infrastruktur, tenaga kerja, serta komunikasi dengan pelaku usaha.
Investor membutuhkan kepastian sebelum mengeluarkan modal.
Perizinan yang terlalu lama, persoalan lahan, atau aturan daerah yang tidak jelas dapat membuat proyek tertunda.
Sebaliknya, kemudahan investasi dapat membuka kegiatan produksi baru serta menambah lapangan pekerjaan.
Pemerintah Provinsi NTB yang mengikuti rakor Kemendagri mencatat arahan untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu jalur utama peningkatan ekonomi daerah.
Kemendagri juga mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui perencanaan terpadu dan kerja sama lintas sektor karena sektor tersebut dapat berkontribusi terhadap investasi serta penyerapan tenaga kerja.
Produk Daerah Didorong Lebih Berorientasi Ekspor
Komponen berikutnya adalah ekspor.
Tidak seluruh pemerintah kabupaten mempunyai pelabuhan internasional atau industri skala besar. Namun, daerah tetap dapat memperkuat produksi yang mempunyai pasar di luar wilayahnya.
Produk pertanian, perikanan, hasil perkebunan, makanan olahan, kerajinan, serta produk industri lokal dapat meningkatkan pendapatan ketika berhasil menembus pasar yang lebih luas.
Peran pemerintah daerah dapat dimulai dari membantu kualitas produksi, sertifikasi, promosi, hingga penghubung dengan pembeli.
Ekspor yang meningkat membawa aliran pendapatan dari luar menuju daerah.
Pada akhirnya, pendapatan tersebut dapat masuk kembali ke konsumsi dan investasi.
Tito meminta kepala daerah tidak hanya melihat APBD, tetapi juga membantu sektor swasta meningkatkan kegiatan usaha serta memperluas orientasi pasar.
Daerah dengan Kinerja Tinggi Bisa Mendapat Insentif
Pendekatan Kemendagri tidak hanya menggunakan evaluasi bagi daerah yang lambat.
Daerah dengan capaian baik juga akan diberikan penghargaan.
Tito mengatakan pemerintah secara berkala melihat daerah yang realisasi pendapatannya sesuai atau melampaui target dan daerah yang mampu menjalankan belanja dengan baik. Mereka dapat memperoleh apresiasi, penghargaan, bahkan peluang mendapatkan insentif fiskal.
Kemendagri sebelumnya juga menggunakan skema penghargaan bagi pemerintah daerah berprestasi.
Pada Mei 2026, Tito mengatakan pemerintah menyediakan alokasi sekitar Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah berdasarkan berbagai indikator kinerja.
Model tersebut membuat pemerintah daerah menghadapi dua mekanisme sekaligus.
Capaian tinggi memperoleh apresiasi, sedangkan capaian rendah mendapat pendampingan dan pemeriksaan lebih dekat.
Tim Harus Menemukan Masalah yang Benar Benar Menghambat
Realisasi rendah tidak selalu disebabkan oleh satu persoalan.
Sebuah daerah dapat mengalami keterlambatan pengadaan. Daerah lain mungkin menghadapi perubahan anggaran, masalah lahan, proses tender yang gagal, atau keterlambatan penyelesaian dokumen.
Ada pula program yang tidak bisa langsung dijalankan karena menunggu proses dari kementerian atau lembaga lain.
Karena itu, kunjungan tim gabungan mempunyai fungsi penting untuk memisahkan persoalan administratif dengan persoalan perencanaan.
Daerah yang mempunyai target pendapatan terlalu tinggi juga membutuhkan solusi berbeda dari daerah yang mempunyai uang tetapi belum mampu membelanjakannya.
Pendekatan yang sama terhadap seluruh daerah dapat menghasilkan solusi yang tidak tepat.
“Tim akan lebih berguna bila datang untuk menemukan hambatan dan memperbaiki proses, bukan sekadar menambahkan rapat baru bagi pemerintah daerah.”
Realisasi Cepat Tetap Harus Menjaga Kualitas Belanja
Dorongan untuk mempercepat APBD mempunyai sisi yang harus dijaga.
Kecepatan tidak boleh membuat kualitas belanja menurun.
Pemerintah daerah tetap harus memastikan pengadaan sesuai aturan, harga wajar, spesifikasi barang sesuai kebutuhan, serta pekerjaan selesai dengan standar yang ditentukan.
Belanja yang cepat tetapi menghasilkan aset berkualitas rendah justru menciptakan persoalan baru.
Karena itu, keterlibatan Inspektorat Jenderal dalam tim gabungan menjadi penting.
Pengawasan dapat membantu memastikan percepatan tidak berarti mengurangi kontrol.
Pemda juga perlu membedakan belanja yang memang siap dilaksanakan dan kegiatan yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Belanja Pemerintah Bisa Mendorong Sektor Swasta
Tito menempatkan APBD sebagai salah satu alat untuk memberi rangsangan kepada aktivitas usaha.
Hubungan tersebut dapat terlihat ketika sebuah proyek daerah melibatkan perusahaan lokal.
Penyedia memperoleh pembayaran, pekerja menerima upah, pemasok menerima pesanan, lalu pendapatan tersebut digunakan kembali untuk konsumsi.
Efeknya dapat menyebar ke beberapa sektor.
Namun, besarnya pengaruh tergantung jenis belanja.
Belanja yang menghasilkan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dapat memberi manfaat lebih panjang dibandingkan pengeluaran yang hanya memenuhi kebutuhan rutin.
Jalan menuju kawasan produksi, pasar, irigasi, pelayanan digital, dan fasilitas logistik dapat membantu perusahaan menurunkan biaya operasional.
Inilah alasan kualitas komposisi APBD sama pentingnya dengan persentase realisasi.
Data Kabupaten dan Kota Akan Dipantau Lebih Rinci
Rakor 7 September mempunyai satu perbedaan penting karena pemerintah membahas rilis pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten dan kota.
Data yang semakin rinci memberi pemerintah kemampuan melihat wilayah yang tumbuh cepat serta wilayah yang tertinggal.
Pertumbuhan provinsi terkadang dapat menutupi variasi antarkabupaten.
Satu kawasan industri yang tumbuh sangat tinggi dapat mengangkat rata rata provinsi, sementara beberapa kabupaten di wilayah yang sama masih mengalami perlambatan.
Dengan melihat angka kabupaten dan kota, intervensi dapat dibuat lebih terarah.
Kemendagri kemudian dapat mencocokkan pertumbuhan dengan realisasi APBD, investasi, konsumsi, struktur produksi, serta berbagai indikator lainnya.
Pemda Tidak Bisa Mengandalkan APBD Sendirian
Meski belanja pemerintah mendapat perhatian besar, Tito tidak menempatkan APBD sebagai satu satunya penggerak ekonomi.
Konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor tetap mempunyai peran yang sama penting dalam kerangka yang disampaikan Kemendagri.
Daerah dengan APBD relatif kecil masih dapat mempunyai ekonomi kuat apabila sektor swastanya berkembang.
Sebaliknya, APBD besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan tinggi bila sebagian besar pengeluaran tidak meningkatkan produktivitas.
Tugas pemerintah daerah akhirnya tidak berhenti pada menghabiskan anggaran.
Kepala daerah juga harus menjaga harga, membantu produksi, membuka ruang investasi, memperbaiki pelayanan, serta menciptakan kondisi yang membuat masyarakat dan perusahaan berani melakukan kegiatan ekonomi.
Pengawasan Tiga Bulanan Akan Menentukan Daerah Sasaran
Kemendagri akan menggunakan pemantauan berkala untuk melihat capaian masing masing pemerintah daerah.
Tito menyatakan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Pola tersebut memberi pemerintah pusat beberapa kesempatan dalam satu tahun anggaran untuk memberikan koreksi.
Daerah yang masih tertinggal dapat menerima pendampingan sebelum memasuki penghujung tahun.
Sementara daerah dengan kinerja kuat dapat menjadi rujukan untuk melihat cara mempercepat pelaksanaan tanpa mengabaikan tata kelola.
Data SIKD per 8 September masih menunjukkan realisasi belanja daerah nasional berada di sekitar 49,99 persen, sedangkan pendapatan telah mencapai sekitar 57,15 persen. Belanja modal berada di posisi yang lebih rendah dengan realisasi 24,67 persen.
Angka tersebut membuat beberapa bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi pemerintah daerah. Tim gabungan Kemendagri akan mulai mempunyai pekerjaan lebih konkret untuk menemukan daerah yang membutuhkan pendampingan, mencari penyebab keterlambatan, serta memastikan APBD bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas penggunaannya.
