Korupsi menjadi salah satu persoalan paling serius dalam pemerintahan dan perekonomian China. Perkara korupsi di China yang terungkap tidak hanya berbentuk penerimaan uang suap, tetapi juga penyalahgunaan jabatan, pengaturan proyek, pemberian izin, penjualan tanah, manipulasi pengadaan, serta pemberian keuntungan kepada anggota keluarga dan rekan bisnis.
Skala ekonomi China yang sangat besar membuat celah penyimpangan dapat muncul di banyak bidang. Pemerintah pusat mengendalikan jaringan perusahaan milik negara, pemerintahan daerah mengurus tanah dan pembangunan, sementara pejabat memiliki kewenangan luas dalam pemberian izin. Pertemuan antara kekuasaan administratif dan kepentingan bisnis tersebut menciptakan risiko ketika pengawasan tidak bekerja secara terbuka.
Sejak Xi Jinping memimpin Partai Komunis China pada 2012, pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai program utama pemerintahan. Kampanye ini dikenal melalui pendekatan yang menyasar “harimau dan lalat”, sebutan bagi pejabat tinggi serta pegawai tingkat bawah. Jutaan orang telah menerima hukuman disiplin selama kampanye berlangsung, tetapi pemerintah China sendiri masih menyebut keadaan korupsi sebagai persoalan berat dan rumit.
Korupsi Tumbuh Bersama Perluasan Ekonomi dan Kewenangan Pejabat
Pertumbuhan ekonomi China selama beberapa dasawarsa menciptakan pembangunan dalam skala besar. Kota baru, jaringan kereta cepat, kawasan industri, perumahan, pertambangan, dan fasilitas publik membutuhkan perizinan serta pengadaan bernilai tinggi. Dalam keadaan seperti itu, pejabat daerah dapat memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan yang memperoleh tanah, pinjaman, kontrak, maupun izin usaha.
Penguasaan pemerintah atas tanah perkotaan membuat transaksi lahan menjadi salah satu bagian yang rawan penyimpangan. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan melalui pelepasan hak penggunaan tanah kepada pengembang. Pejabat yang mengendalikan proses tersebut dapat membuka akses istimewa bagi perusahaan tertentu, menekan harga, atau membocorkan informasi mengenai rencana pembangunan.
Korupsi juga dapat berkembang melalui hubungan pribadi yang disebut guanxi. Hubungan tersebut tidak selalu melanggar hukum karena dapat berbentuk jaringan sosial dan profesional. Persoalan muncul ketika hadiah, jamuan, perjalanan, pekerjaan bagi keluarga, atau investasi tersembunyi digunakan sebagai imbalan atas keputusan pejabat.
Pola semacam ini membuat transaksi korupsi tidak selalu terlihat sebagai penyerahan uang secara langsung. Keuntungan dapat disimpan melalui kerabat, perusahaan perantara, kepemilikan properti, saham, barang mewah, hingga pembayaran yang baru diberikan beberapa tahun setelah pejabat membantu suatu perusahaan.
Suap, Penggelapan, dan Perdagangan Pengaruh Menjadi Pola Utama
Perkara korupsi di China mencakup penerimaan suap oleh pegawai negara, penggelapan dana publik, penggunaan kendaraan dan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi, serta manipulasi tender. Penyimpangan juga dapat terjadi ketika pejabat menerima hadiah sebagai balasan atas promosi jabatan, persetujuan proyek, atau perlindungan terhadap pelanggaran perusahaan.
Jual beli jabatan termasuk persoalan yang mendapat perhatian besar. Seorang pejabat dapat memberikan promosi kepada bawahannya dengan imbalan uang atau dukungan tertentu. Setelah memperoleh jabatan, orang tersebut berusaha mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan melalui pungutan ilegal, penerimaan suap, atau pengaturan kontrak.
Keluarga pejabat kerap menjadi bagian dari penyelidikan. Kerabat dapat mendirikan perusahaan yang memperoleh proyek di wilayah kekuasaan pejabat, menjadi perantara transaksi, atau menerima saham tanpa menanamkan modal yang wajar. Pihak berwenang China belakangan semakin sering menggunakan istilah “korupsi keluarga” ketika keuntungan ilegal melibatkan pasangan, anak, saudara, maupun staf dekat.
Korupsi tidak berhenti di sektor pemerintahan. Pengelola perusahaan swasta dapat menyuap pejabat agar memperoleh izin atau perlindungan. Pegawai perusahaan juga dapat menggelapkan uang, mengatur pembelian, atau menerima komisi tersembunyi. Pada semester pertama 2025, pengadilan China menyelesaikan 4.842 perkara yang melibatkan suap, penggelapan, dan penyalahgunaan dana oleh pegawai sektor swasta.
Kampanye Harimau dan Lalat Mengubah Peta Politik China
Xi Jinping meluncurkan kampanye antikorupsi setelah mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis China pada penghujung 2012. Ia menegaskan bahwa penindakan tidak boleh hanya menyasar pegawai tingkat rendah, tetapi juga harus menjangkau pejabat senior yang memiliki kekuasaan besar.
Istilah harimau digunakan untuk menggambarkan tokoh berpangkat tinggi, sedangkan lalat merujuk pada pejabat yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemeriksaan kemudian menjangkau menteri, pemimpin provinsi, jenderal, direksi perusahaan negara, petugas desa, pegawai pajak, pejabat rumah sakit, serta aparat penegak hukum.
Salah satu perkara yang memperlihatkan jangkauan kampanye tersebut adalah Zhou Yongkang. Mantan anggota Komite Tetap Politbiro dan mantan pejabat tertinggi keamanan domestik itu dikeluarkan dari partai pada 2014, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sebelum perkara Zhou, penindakan terhadap mantan anggota badan tertinggi kepemimpinan China hampir tidak pernah dilakukan secara terbuka.
“Menurut penulis, kekuatan kampanye antikorupsi China terletak pada kemampuannya menjangkau pejabat yang dahulu dianggap terlalu kuat untuk disentuh, tetapi keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada pengawasan yang tidak memilih sasaran.”
CCDI dan Komisi Pengawasan Nasional Memegang Peran Sentral
Penindakan terhadap anggota Partai Komunis China terutama dijalankan oleh Central Commission for Discipline Inspection atau CCDI. Lembaga internal partai ini memeriksa pelanggaran disiplin, perilaku pejabat, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
China kemudian membentuk National Commission of Supervision atau Komisi Pengawasan Nasional pada 2018. Lembaga negara tersebut bekerja sangat dekat dengan CCDI dan memiliki kewenangan terhadap seluruh pegawai publik yang menjalankan kekuasaan negara, termasuk mereka yang bukan anggota Partai Komunis.
Undang Undang Pengawasan China menyatakan sistem tersebut dirancang untuk mencakup seluruh pegawai publik, memperkuat pengawasan negara, serta menjalankan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Setelah penyelidikan menemukan dugaan tindak pidana, perkara dapat dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan.
Pembentukan Komisi Pengawasan Nasional menyatukan sejumlah fungsi yang sebelumnya tersebar di kementerian, biro pencegahan korupsi, dan kejaksaan. Kajian akademik menilai perubahan ini meningkatkan kemampuan pusat dalam menangani korupsi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan kewenangan antara penyidik pengawasan, kejaksaan, pengadilan, pemerintah pusat, dan warga.
Hampir Satu Juta Orang Dihukum Sepanjang 2025
Data resmi memperlihatkan skala penindakan terus membesar. Sepanjang 2025, otoritas inspeksi disiplin dan pengawasan China membuka sekitar 1,012 juta perkara serta menjatuhkan hukuman kepada 983.000 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan 889.000 orang yang menerima hukuman pada 2024.
Pada tingkat kepemimpinan, perkara dibuka terhadap 115 pejabat setingkat provinsi dan kementerian atau lebih tinggi selama 2025. Sebanyak 69 pejabat dalam kelompok tersebut menerima hukuman disiplin. Angka itu menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada pegawai lapangan dan pengurus daerah.
Pemerintah juga menindak pelanggaran terhadap aturan delapan butir yang mengatur perilaku pejabat, penggunaan anggaran, jamuan, perjalanan, dan gaya hidup. Dalam 11 bulan pertama 2025, sebanyak 251.516 perkara pelanggaran aturan tersebut diperiksa, sedangkan 225.347 pejabat menerima hukuman disiplin atau administratif.
Banyaknya perkara dapat dibaca dari dua sisi. Data tersebut memperlihatkan kemampuan negara menemukan dan menghukum penyimpangan dalam jumlah besar. Namun, angka yang terus naik juga menunjukkan bahwa korupsi, penggunaan fasilitas publik, dan pelanggaran disiplin belum berhasil ditekan hingga tingkat rendah.
Sektor Keuangan dan Perusahaan Negara Menjadi Sasaran Pemeriksaan
Sektor keuangan memperoleh perhatian khusus karena mengelola kredit, investasi, obligasi, serta pembiayaan bagi perusahaan negara dan swasta. Pejabat bank dapat menyalahgunakan kewenangan dengan menyetujui pinjaman bagi perusahaan yang tidak layak, menerima imbalan dari debitur, atau membantu pihak tertentu menghindari pemeriksaan.
Korupsi keuangan memiliki risiko besar karena kerugian tidak selalu muncul saat transaksi dilakukan. Kredit bermasalah dapat baru terlihat beberapa tahun kemudian, sedangkan investasi yang diarahkan berdasarkan kepentingan pribadi dapat membebani bank dan perusahaan dalam waktu lama.
Perusahaan milik negara juga menjadi lokasi penting dalam kampanye tersebut. Pimpinan perusahaan energi, konstruksi, transportasi, dan keuangan menguasai proyek bernilai besar. Sejumlah perkara menunjukkan adanya pemberian kontrak kepada mitra pilihan, pembelian barang dengan harga tidak wajar, serta pemanfaatan anak perusahaan untuk menyembunyikan aliran dana.
Pemerintah China pada 2025 terus menempatkan keuangan, energi, tembakau, farmasi, infrastruktur, dan perusahaan negara sebagai bidang rawan. Pengadilan serta kejaksaan juga mempublikasikan sejumlah perkara keuangan untuk memperingatkan pimpinan lembaga agar tidak memperdagangkan kewenangan mereka.
Militer Tidak Luput dari Gelombang Pembersihan
Pemberantasan korupsi turut menjangkau Tentara Pembebasan Rakyat China. Bidang pengadaan senjata, pembangunan fasilitas militer, promosi perwira, dan pengelolaan aset menjadi sasaran pemeriksaan karena melibatkan kerahasiaan serta nilai anggaran yang besar.
Pada 2025, He Weidong yang pernah menjadi wakil ketua Komisi Militer Pusat dikeluarkan dari Partai Komunis dan militer bersama delapan perwira senior lainnya. Kementerian Pertahanan China menyatakan perkara mereka melibatkan dugaan pelanggaran yang sangat serius dan uang dalam jumlah sangat besar, kemudian menyerahkannya kepada jaksa militer.
Dua mantan menteri pertahanan, Li Shangfu dan Wei Fenghe, sebelumnya juga dikeluarkan dari partai karena tuduhan korupsi. Pemeriksaan terhadap tokoh berpangkat tinggi memperlihatkan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak selalu memberikan perlindungan dari penyelidikan.
Namun, penghilangan banyak perwira senior dalam waktu berdekatan dapat mengganggu kesinambungan kepemimpinan dan pengadaan. Analis juga menilai kampanye di tubuh militer digunakan bukan hanya untuk menghukum penerimaan suap, tetapi sekaligus memastikan kesetiaan komandan terhadap kepemimpinan pusat.
Rumah Sakit dan Industri Obat Menghadapi Pengawasan Ketat
Bidang kesehatan menjadi salah satu sasaran besar sejak pemerintah meningkatkan pemeriksaan terhadap rumah sakit, produsen obat, pemasok alat medis, serta lembaga penelitian. Risiko suap muncul ketika rumah sakit memilih obat, membeli peralatan, menunjuk kontraktor, atau menentukan penggunaan produk tertentu.
Pemasok dapat memberikan uang, biaya seminar, perjalanan, atau keuntungan lain kepada pimpinan rumah sakit dan dokter. Imbalannya berupa akses penjualan, pemilihan alat medis, atau peningkatan penggunaan produk tertentu. Biaya tersembunyi tersebut akhirnya dapat menaikkan pengeluaran rumah sakit dan pasien.
Sebuah pemantauan oleh perusahaan konsultan risiko mencatat 221 penyelidikan baru yang dipublikasikan terhadap pejabat senior kesehatan daerah antara Juli 2024 dan Februari 2025. Pemeriksaan mulai bergerak menuju pejabat kesehatan tingkat nasional dan bidang yang sebelumnya lebih jarang tersentuh.
China juga menerbitkan pedoman antikorupsi untuk industri kesehatan dan ilmu hayati. Aturan tersebut membahas hubungan perusahaan farmasi serta alat kesehatan dengan organisasi dan tenaga medis, baik yang bekerja di fasilitas publik maupun swasta.
Korupsi Tingkat Desa Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat
Penindakan terhadap pejabat tinggi sering memperoleh perhatian besar, tetapi penyimpangan di tingkat desa dapat lebih langsung dirasakan warga. Perkara yang muncul meliputi pemotongan bantuan, penyalahgunaan dana pertanian, manipulasi daftar penerima, pengaturan proyek lokal, serta pungutan yang tidak memiliki dasar.
Pejabat tingkat bawah dapat menguasai informasi dan dokumen yang dibutuhkan masyarakat. Warga yang ingin memperoleh bantuan, izin bangunan, pendaftaran tanah, atau layanan administrasi berada dalam posisi lemah ketika prosesnya tidak terbuka.
Pemerintah pusat berusaha memperluas inspeksi ke wilayah desa dan kabupaten. Sistem pengaduan, audit, daftar kewenangan, dan pemeriksaan mendadak digunakan untuk menemukan penyalahgunaan yang selama ini sulit terlihat dari Beijing.
Penindakan terhadap “lalat” memiliki nilai politik yang besar karena masyarakat lebih sering berhubungan dengan petugas lokal daripada menteri atau pimpinan perusahaan negara. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat merosot ketika bantuan sosial dikurangi, tanah dialihkan tanpa prosedur yang jelas, atau warga harus memberikan uang agar memperoleh layanan.
Pengadilan Menyelesaikan Puluhan Ribu Perkara Korupsi
Tahap disiplin internal tidak selalu berakhir di pengadilan. Sebagian pejabat hanya menerima peringatan, penurunan pangkat, pemecatan, atau pengeluaran dari partai. Perkara yang mengandung dugaan tindak pidana dapat diteruskan kepada kejaksaan dan kemudian diperiksa oleh pengadilan.
Sepanjang 2024, pengadilan China menyelesaikan sekitar 30.000 perkara kejahatan terkait jabatan, termasuk penyuapan dan penggelapan. Jumlah tersebut naik 22,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengadilan juga menyelesaikan 2.473 perkara pemberian suap, menunjukkan bahwa pemberi uang turut menjadi sasaran.
Angka kembali meningkat pada 2025. Mahkamah Rakyat Tertinggi melaporkan bahwa pengadilan di seluruh China menyelesaikan 36.000 perkara kejahatan terkait jabatan, termasuk korupsi dan penyuapan, atau naik 22,4 persen dalam setahun.
China menerapkan hukuman berat untuk korupsi bernilai sangat besar. Vonis dapat berupa penjara panjang, penjara seumur hidup, penyitaan aset, hingga hukuman mati dalam perkara tertentu. Hukuman mati dengan penangguhan juga digunakan, yang pada keadaan tertentu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.
Indeks Global Memperlihatkan Hasil yang Belum Tinggi
Besarnya jumlah pejabat yang dihukum tidak otomatis menempatkan China sebagai negara dengan tingkat korupsi rendah. Corruption Perceptions Index 2025 dari Transparency International memberi China skor 43 dari 100 dan menempatkannya pada peringkat 76 dari 182 negara serta wilayah. Nilainya tidak berubah dari tahun sebelumnya.
Indeks tersebut mengukur persepsi ahli dan pelaku bisnis terhadap korupsi sektor publik, bukan menghitung seluruh transaksi korupsi yang benar benar terjadi. Karena itu, hasilnya tidak dapat digunakan sendirian untuk menggambarkan seluruh keadaan suatu negara.
Skor China memang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum Xi Jinping, tetapi pergerakannya dalam beberapa tahun terakhir tidak besar. Hal ini mengisyaratkan bahwa penangkapan dalam jumlah tinggi belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran mengenai transparansi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hubungan antara pejabat dengan pelaku usaha.
Perbedaan antara statistik penindakan dan penilaian internasional memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dinilai melalui jumlah orang yang dihukum. Keterbukaan informasi, pengawasan terhadap penyidik, independensi pemeriksaan, akses publik terhadap putusan, serta perlindungan bagi pelapor turut menentukan kepercayaan.
Kritik Muncul terhadap Keterbukaan dan Keseimbangan Kekuasaan
Kampanye antikorupsi China memperoleh dukungan karena mampu menghukum tokoh berpengaruh. Di sisi lain, sejumlah akademisi dan pengamat mempertanyakan besarnya kewenangan lembaga disiplin serta terbatasnya pengawasan publik terhadap proses penyelidikan.
CCDI merupakan bagian dari Partai Komunis, sedangkan Komisi Pengawasan Nasional bekerja dengan personel dan struktur yang sangat dekat dengannya. Keadaan ini memberikan kemampuan besar untuk bergerak cepat, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai jarak antara kepentingan politik, pemeriksaan disiplin, dan penegakan hukum.
Kajian mengenai Komisi Pengawasan Nasional menyebut sistem baru memperkuat kemampuan partai mencegah dan menghukum korupsi. Kajian yang sama menyatakan masih terdapat ketidakseimbangan hubungan antara lembaga pengawasan, kejaksaan, pengadilan, pusat, daerah, negara, dan warga.
Pengamat juga menilai kampanye tersebut digunakan untuk menegakkan kesetiaan kepada kepemimpinan Xi Jinping. Associated Press mencatat bahwa penindakan memiliki dukungan publik, tetapi analis melihatnya sekaligus sebagai sarana memastikan loyalitas pejabat partai, pemerintahan, dan militer.
“Menurut penulis, penindakan yang kuat memerlukan pengawasan yang sama kuatnya agar kewenangan besar tidak berubah menjadi alat yang hanya bekerja berdasarkan kepentingan pihak paling berkuasa.”
Ketakutan Mengambil Keputusan Menjadi Persoalan Baru
Tekanan yang sangat tinggi dapat membuat pegawai memilih tidak mengambil keputusan. Pejabat daerah mungkin menunda proyek, menghindari persetujuan anggaran, atau mengikuti prosedur secara berlebihan karena takut kesalahan administratif dianggap sebagai pelanggaran.
Reuters mencatat munculnya istilah lanzheng atau pemerintahan malas, yaitu kecenderungan pegawai melakukan sesedikit mungkin pekerjaan untuk mengurangi risiko hukuman. Pemerintah pusat kemudian harus menindak perilaku birokratis dan ketidakaktifan yang justru berkembang bersama ketatnya pemeriksaan.
Keadaan tersebut menciptakan persoalan bagi perekonomian. Pemerintah membutuhkan pejabat yang mampu bergerak cepat dalam mengurus investasi, layanan publik, dan proyek daerah. Namun, pejabat juga berhadapan dengan sistem disiplin yang dapat memberikan hukuman berat ketika keputusan mereka dinilai keliru.
Pihak berwenang berusaha membedakan kesalahan jujur dari penyalahgunaan kekuasaan. Upaya itu tidak mudah karena proses pengambilan keputusan pemerintah sering melibatkan banyak orang, dokumen, serta pertimbangan yang berubah.
Perusahaan Asing Wajib Memeriksa Mitra dan Cara Pemasaran
Kampanye antikorupsi China berpengaruh terhadap perusahaan asing yang menjalankan usaha di negara tersebut. Perusahaan farmasi, teknologi, konstruksi, keuangan, dan barang konsumsi perlu memeriksa hubungan antara tenaga penjualan, distributor, rumah sakit, perusahaan negara, serta pejabat pemberi izin.
Biaya perjalanan, hadiah, jamuan, sponsor konferensi, pembayaran konsultan, dan komisi pemasaran dapat menimbulkan risiko hukum apabila sebenarnya digunakan untuk memengaruhi keputusan. Penggunaan distributor tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab ketika pembayaran kepada pihak pemerintah dilakukan melalui perantara.
Perusahaan perlu menyimpan catatan pembayaran yang jelas, memeriksa pemilik sebenarnya dari mitra usaha, membatasi hadiah, dan memastikan kontrak konsultan memiliki pekerjaan nyata. Pelatihan pegawai juga diperlukan karena kebiasaan memberikan hadiah dalam hubungan bisnis dapat bersinggungan dengan aturan antisuap.
Pemeriksaan internal menjadi semakin penting ketika suatu industri sedang menjadi sasaran khusus pemerintah. Perusahaan yang menemukan pembayaran mencurigakan harus menelusuri sumbernya sebelum masalah berkembang menjadi penyelidikan pidana, penghentian izin, atau larangan mengikuti pengadaan.
Celah Korupsi Berubah Mengikuti Pengetatan Pengawasan
Penindakan dalam skala besar mendorong pelaku mengubah cara menyembunyikan keuntungan. Penyerahan uang tunai mulai digantikan oleh kepemilikan melalui kerabat, pinjaman palsu, transaksi barang seni, investasi bersama, pekerjaan bagi anak pejabat, atau pembayaran yang ditunda sampai pejabat pensiun.
Teknologi juga membuka bentuk penyimpangan baru. Aset digital, perdagangan daring, perusahaan cangkang, dan transaksi lintas wilayah dapat digunakan untuk mempersulit pelacakan dana. Pada saat yang sama, pemerintah memanfaatkan data perbankan, pajak, perjalanan, serta kepemilikan perusahaan untuk menemukan hubungan yang tidak wajar.
China berupaya bergerak dari sekadar membuat pejabat takut menerima suap menuju sistem yang membuat mereka sulit melakukannya. Tantangannya berada pada pembentukan aturan yang konsisten, transparansi transaksi pemerintah, pengawasan kekayaan pejabat, serta pemeriksaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
Jumlah penindakan yang terus mencapai rekor menunjukkan bahwa perang melawan korupsi di China belum mereda. Pemerintah memiliki aparat yang kuat dan hukuman berat, tetapi persoalan akan terus muncul selama kekuasaan administratif, proyek bernilai besar, hubungan pribadi, dan pengawasan yang terbatas masih dapat bertemu dalam satu keputusan.
