Akses Keuangan Meluas, Literasi Pelajar Masih Jauh Tertinggal Akses keuangan di Indonesia bergerak semakin luas, termasuk di kalangan pelajar. Rekening tabungan anak bertambah, program satu rekening satu pelajar makin masif, dan layanan keuangan digital kian mudah dijangkau dari ponsel. Namun di balik capaian itu, muncul persoalan yang tidak bisa dianggap kecil. Pelajar sudah semakin dekat dengan produk keuangan, tetapi pemahaman mereka tentang cara memakai uang, menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghindari utang konsumtif masih tertinggal dibanding kelompok usia dewasa.
Angka Inklusi Naik, Literasi Belum Mengejar
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang diumumkan OJK dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Angka ini naik dari SNLIK 2024 yang mencatat literasi 65,43 persen dan inklusi 75,02 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa semakin banyak warga Indonesia memakai produk dan layanan keuangan, tetapi tingkat pemahamannya belum setara dengan luasnya akses.
Kesenjangan antara akses dan pemahaman ini menjadi inti persoalan. Seseorang bisa memiliki rekening bank, memakai dompet digital, menerima transfer, atau membeli produk keuangan, tetapi belum tentu memahami risiko biaya, bunga, keamanan data, iming iming investasi, atau konsekuensi berutang. Di kalangan pelajar, jarak ini lebih sensitif karena mereka sedang membentuk kebiasaan finansial pertama.
SNLIK 2025 juga memakai parameter literasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi dihitung berdasarkan penggunaan produk dan layanan keuangan. Artinya, literasi tidak cukup diukur dari tahu nama bank atau memiliki rekening, tetapi juga dari kemampuan mengambil keputusan keuangan secara sadar.
Pelajar Usia 15 Sampai 17 Tahun Masih di Papan Bawah
Kelompok usia 15 sampai 17 tahun menjadi salah satu catatan paling jelas dalam SNLIK 2025. OJK dan BPS mencatat kelompok ini memiliki indeks literasi keuangan 51,68 persen dengan metode keberlanjutan, jauh di bawah indeks nasional 66,46 persen. Pada sisi inklusi, kelompok ini berada di angka 74,00 persen, juga masih di bawah indeks nasional 80,51 persen.
Selisihnya cukup lebar. Literasi pelajar usia 15 sampai 17 tahun tertinggal sekitar 14,78 poin persentase dari rata rata nasional. Pada sisi inklusi, jaraknya sekitar 6,51 poin persentase. Data ini menunjukkan bahwa pelajar memang mulai tersambung ke layanan keuangan, tetapi tingkat penguasaan mereka masih belum sekuat kelompok usia yang lebih dewasa.
Kelompok 18 sampai 25 tahun mencatat indeks literasi 73,22 persen dan inklusi 89,96 persen. Kelompok 26 sampai 35 tahun bahkan memiliki indeks literasi 74,04 persen. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pemahaman keuangan biasanya meningkat setelah seseorang mulai bekerja, berpenghasilan, dan menghadapi kebutuhan pembayaran sendiri.
Rekening Pelajar Bertambah Cepat
Akses keuangan pelajar sebenarnya sudah bergerak sangat jauh. OJK mencatat melalui Program KEJAR yang mencakup Simpanan Pelajar dan Tabungan Anak, hampir 88 persen pelajar Indonesia atau 58,32 juta pelajar telah memiliki rekening tabungan. Total nilai tabungan pelajar tersebut mencapai lebih dari Rp34 triliun.
Pada periode Hari Indonesia Menabung 2025, yaitu 1 Juli sampai 10 Agustus 2025, tercatat 263.109 rekening pelajar baru dibuka dengan total nominal tabungan Rp338,6 miliar. Dalam periode yang sama, ada 4.283 kegiatan sosialisasi yang melibatkan 334.540 peserta, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, hingga orang tua.
Angka tersebut menunjukkan mesin inklusi bekerja. Bank masuk ke sekolah, program edukasi dijalankan, rekening pelajar dibuka, dan anak anak mulai mengenal tabungan atas nama sendiri. Namun, rekening yang terbuka tidak otomatis berarti perilaku keuangan sudah terbentuk. Rekening bisa pasif, saldo bisa tidak berkembang, dan pelajar bisa tetap belum memahami cara menyusun prioritas uang saku.
“Rekening pelajar adalah pintu masuk, bukan garis akhir. Yang lebih sulit adalah membuat anak paham mengapa uang perlu diatur sebelum dibelanjakan.”
SimPel Dirancang sebagai Ruang Belajar
Simpanan Pelajar atau SimPel dikembangkan OJK bersama industri perbankan sejak 2015 sebagai produk tabungan untuk peserta didik dari PAUD hingga SMA, madrasah, dan pondok pesantren. OJK menyebut produk ini dibuat untuk membangun budaya menabung sejak dini dan memberi pelajar sarana mengenal layanan perbankan dengan persyaratan sederhana.
Keunggulan SimPel antara lain setoran awal ringan, bebas biaya administrasi bulanan, nama siswa tercantum dalam buku tabungan, serta minimum setoran yang mudah dijangkau. OJK sejak awal menempatkan SimPel bukan hanya sebagai produk simpanan, tetapi juga sebagai alat pendidikan finansial di sekolah.
Bank juga membuat SimPel semakin mudah diakses. Bank Mandiri, misalnya, mencantumkan setoran awal Rp5.000, setoran berikutnya minimum Rp1.000, saldo minimum Rp5.000, bebas biaya administrasi bulanan, serta layanan penyetoran dan penarikan melalui cabang, sekolah, dan kanal transaksi tertentu.
Akses Tanpa Kebiasaan Bisa Menjadi Kosong
Masalah utama bukan lagi sekadar membuka rekening, melainkan memastikan rekening dipakai untuk belajar mengelola uang. Banyak pelajar memiliki rekening karena program sekolah, bantuan, atau ajakan bank. Namun, tidak semua pelajar memahami perbedaan menabung untuk tujuan tertentu dan hanya menyimpan sisa uang tanpa rencana.
Literasi keuangan menuntut kebiasaan. Pelajar perlu belajar mencatat uang masuk, uang keluar, kebutuhan sekolah, keinginan pribadi, serta dana cadangan. Pembelajaran ini tidak selalu harus rumit. Uang saku mingguan dapat menjadi bahan latihan. Jika anak terbiasa memisahkan uang untuk makan, transportasi, alat tulis, dan tabungan, ia mulai belajar mengambil keputusan.
Rekening yang tidak diikuti kebiasaan hanya menjadi simbol. Ia terlihat baik dalam statistik, tetapi tidak selalu mengubah perilaku. Karena itu, sekolah, bank, dan keluarga perlu memastikan bahwa rekening pelajar tidak berhenti sebagai buku tabungan, kartu, atau nomor rekening.
Tekanan Konsumtif Datang Lebih Cepat
Pelajar hari ini mengenal uang dalam lingkungan yang jauh lebih cepat. Mereka melihat promosi belanja daring, gim berbayar, langganan hiburan, konten gaya hidup, dompet digital, dan tawaran cicilan dari usia yang semakin muda. Akses keuangan yang mudah dapat membantu, tetapi juga dapat menyeret jika tidak disertai kendali.
OJK dalam kegiatan Hari Indonesia Menabung 2025 mengingatkan pelajar agar membeli kebutuhan atau keinginan dengan uang hasil menabung, bukan dari utang, serta mewaspadai pinjaman daring ilegal dan budaya konsumtif. Pesan ini disampaikan karena anak muda menjadi kelompok yang sangat mudah terpapar ajakan belanja dan utang jangka pendek.
Risiko paling nyata adalah pelajar terbiasa melihat uang sebagai alat belanja seketika, bukan alat perencanaan. Jika pola ini terbawa sampai kuliah atau bekerja, mereka bisa mudah masuk ke pinjaman konsumtif, membayar cicilan kecil yang menumpuk, atau tergoda investasi yang menjanjikan hasil cepat.
Sekolah Belum Menjadi Ruang Belajar Keuangan yang Merata
Sekolah seharusnya menjadi tempat paling kuat untuk membangun literasi keuangan. Namun, pembelajaran keuangan sering masih tersebar dalam kegiatan sesekali, bukan menjadi bagian dari kebiasaan belajar. Ada sekolah yang aktif menjalankan program menabung, tetapi ada pula yang hanya membuka rekening tanpa kegiatan lanjutan.
OECD dalam laporan PISA 2022 tentang literasi keuangan siswa menyebut pendidikan finansial di sekolah penting karena banyak siswa sudah aktif secara finansial sejak muda. Dalam 14 negara OECD yang dinilai, rata rata 18 persen siswa belum memiliki kecakapan dasar dalam literasi keuangan. Laporan yang sama mencatat siswa dengan kemampuan literasi finansial tinggi lebih mungkin menabung dan membandingkan harga sebelum membeli barang.
Temuan OECD juga menegaskan bahwa siswa yang membahas keputusan menabung atau membeli dengan orang tua cenderung lebih baik dalam literasi keuangan. Selain itu, paparan tugas sekolah yang membahas persoalan keuangan turut berkaitan dengan kemampuan finansial siswa.
Keluarga Menjadi Kelas Pertama
Pendidikan uang tidak hanya urusan sekolah. Keluarga menjadi tempat pertama anak melihat cara uang dipakai. Anak memperhatikan orang tua saat belanja, menabung, membayar tagihan, meminjam, atau membicarakan harga. Bahkan tanpa pelajaran khusus, anak menyerap pola dari rumah.
Masalahnya, tidak semua keluarga nyaman membicarakan uang. Sebagian orang tua menganggap anak belum perlu tahu urusan finansial. Sebagian lain justru membicarakan uang hanya ketika ada masalah. Akibatnya, anak mengenal uang sebagai sumber kecemasan, bukan sebagai hal yang bisa dikelola.
Orang tua dapat memulai dari percakapan sederhana. Uang saku bisa dibahas sebagai latihan tanggung jawab. Anak dapat diajak membedakan kebutuhan sekolah dan keinginan hiburan. Saat membeli barang, orang tua dapat menunjukkan cara membandingkan harga dan menunggu sebelum mengambil keputusan. Kebiasaan kecil seperti ini jauh lebih kuat daripada nasihat panjang.
Literasi Syariah Juga Masih Perlu Diperkuat
SNLIK 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah berada di angka 43,42 persen, sementara inklusi keuangan syariah hanya 13,41 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding literasi dan inklusi keuangan umum.
Bagi pelajar, literasi syariah penting karena banyak sekolah berada di lingkungan madrasah, pesantren, dan komunitas muslim yang akrab dengan istilah keuangan syariah. Namun, pemahaman terhadap tabungan syariah, akad, zakat, infak, wakaf, pembiayaan, dan perbedaan antara bunga dan bagi hasil belum tentu kuat.
Jika sekolah dan lembaga keuangan syariah dapat masuk dengan materi yang jelas, pelajar tidak hanya mengenal rekening, tetapi juga memahami nilai di balik pengelolaan uang. Ini dapat memperkuat kebiasaan menabung, berbagi, dan berhati hati terhadap transaksi yang tidak dipahami.
Desa dan Kota Masih Berjarak
SNLIK 2025 juga menunjukkan wilayah perkotaan memiliki indeks literasi 70,89 persen dan inklusi 83,61 persen, lebih tinggi daripada wilayah perdesaan yang mencatat literasi 59,60 persen dan inklusi 75,70 persen.
Jarak kota dan desa ini turut memengaruhi pelajar. Di kota, akses bank, internet, sekolah besar, dan kegiatan edukasi lebih mudah ditemukan. Di desa, akses bisa lebih terbatas, terutama jika jarak ke kantor bank jauh, jaringan internet tidak stabil, atau kegiatan edukasi keuangan tidak rutin.
Program sekolah perlu membaca perbedaan ini. Pelajar desa tidak cukup diberi rekening, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang sesuai keadaan lokal. Materi keuangan bisa dikaitkan dengan kehidupan keluarga petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja harian, atau pelaku usaha rumah tangga. Dengan begitu, pendidikan keuangan tidak terasa asing.
Guru Perlu Dibekali Materi yang Mudah Dipakai
Guru berada di posisi penting, tetapi mereka tidak selalu memiliki bahan ajar keuangan yang siap pakai. Banyak guru memahami pentingnya menabung, tetapi belum tentu nyaman menjelaskan bunga, biaya administrasi, risiko utang, penipuan investasi, asuransi, atau keamanan data pribadi.
OJK mencatat program Bank Goes to School telah dilakukan lebih dari 120 ribu kegiatan di lebih dari 101 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan kanal sekolah sudah terbuka. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar kegiatan tidak hanya berbentuk sosialisasi satu kali, tetapi menjadi rangkaian pembelajaran yang berulang.
Guru dapat dibantu dengan modul pendek, contoh kasus, simulasi uang saku, permainan anggaran, dan lembar kerja sederhana. Materi tidak perlu berat. Untuk pelajar, yang paling penting adalah memahami kebiasaan dasar, menabung, membandingkan harga, menunda belanja, mengenali penipuan, dan bertanya sebelum memakai produk keuangan.
Perlindungan Konsumen Muda Harus Lebih Kuat
Akses keuangan yang luas membuat pelajar lebih dekat dengan produk formal, tetapi juga lebih dekat dengan risiko digital. Iklan palsu, tautan penipuan, pinjaman ilegal, investasi tidak berizin, pencurian data, dan ajakan belanja lewat media sosial menjadi bagian dari lingkungan baru anak muda.
OECD menyarankan pemerintah memastikan kesempatan belajar melalui akses layanan keuangan berlangsung aman dan sesuai usia, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen muda. Rekomendasi ini relevan karena siswa di banyak negara sudah memiliki rekening, kartu pembayaran, dan pengalaman belanja daring.
Di Indonesia, perlindungan pelajar tidak cukup dengan memberi peringatan umum. Platform digital, sekolah, orang tua, dan lembaga keuangan perlu bekerja bersama. Pelajar harus tahu bahwa data pribadi seperti nomor identitas, kode OTP, PIN, foto kartu, dan akun bank tidak boleh dibagikan sembarangan.
“Pelajar tidak boleh dibiarkan belajar keuangan dari kesalahan yang mahal. Pendidikan harus datang sebelum mereka berhadapan dengan utang, penipuan, dan tekanan konsumsi.”
Ukuran Keberhasilan Tidak Cukup Jumlah Rekening
Capaian 58,32 juta pelajar memiliki rekening adalah prestasi besar. Namun, keberhasilan literasi pelajar harus diukur lebih jauh. Apakah rekening aktif dipakai. Apakah pelajar rutin menabung. Apakah mereka memahami biaya dan batas transaksi. Apakah mereka dapat menyusun tujuan keuangan sederhana. Apakah mereka mampu menolak ajakan utang konsumtif.
OJK dan BPS telah menunjukkan bahwa data literasi dapat dibaca berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, desa kota, dan jenis kelamin. Dari sana terlihat kelompok usia 15 sampai 17 tahun masih perlu perhatian besar.
Jika kebijakan hanya mengejar pembukaan rekening, maka akses akan melaju lebih cepat daripada pemahaman. Jika edukasi ikut diperkuat, rekening pelajar dapat menjadi ruang latihan yang aman. Anak belajar menyimpan uang, orang tua ikut mengawasi, guru memberi arahan, dan bank menyediakan produk yang sesuai usia.
Literasi Pelajar Menjadi Pekerjaan Panjang
Akses keuangan pelajar sudah berada di jalur yang luas. Program KEJAR, SimPel, Tabungan Anak, Bank Goes to School, Hari Indonesia Menabung, dan Bulan Literasi Keuangan memperlihatkan kolaborasi pemerintah, OJK, bank, sekolah, dan daerah sudah berjalan. Namun, SNLIK 2025 menunjukkan kelompok usia 15 sampai 17 tahun masih termasuk kelompok dengan literasi terendah.
Pekerjaan berikutnya adalah memperdalam isi, bukan hanya memperbesar jumlah. Sekolah perlu menjadikan uang sebagai bahan belajar yang dekat dengan kehidupan. Orang tua perlu membuka percakapan sehat tentang pengeluaran dan tabungan. Bank perlu memastikan produk pelajar benar benar edukatif. OJK perlu terus mengawasi agar akses keuangan untuk anak muda tidak berubah menjadi pintu masuk utang berisiko.
Pelajar Indonesia kini semakin mudah punya rekening. Yang masih harus dikejar adalah kemampuan memakai rekening itu dengan sadar, aman, dan bertanggung jawab. Di ruang inilah literasi keuangan menentukan kualitas generasi muda, bukan pada berapa banyak kartu atau buku tabungan yang berhasil dibagikan, melainkan pada seberapa kuat anak anak memahami nilai uang sebelum mereka memegang keputusan finansial yang lebih besar.
